DPRD Kota Madiun Gelar Paripurna Propemperda, 3 Raperda Diusulkan di Tahun 2026
 |
| Foto:Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono, dan Wali Kota Madiun, Maidi saat penetapan perubahan propemperda 2026. |
Dalam rapat tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Istono dan dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi serta jajaran perwakilan Forkopimda.
Pada rapat paripurna ini, Istono menyampaikan bahwa dalam raperda yang diusulkan di tahun 2026 ini ada tiga.
Ketiganya yakni, tentang pelindungan pendidik dan tenaga kependidikan, bantuan keuangan pada partai politik, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat.
"Raperda yang memang masih diusulkan di 2026 ini murni, baik itu eksekutif maupun legislatif," ujarnya saat pembacaan Raperda.
Lebih lanjut Istono menjelaskan jika setelah raperda itu, pihaknya harus menyelesaikan kewajiban yang masih harus diselesaikan. Karena, pada akhir 2025, raperda itu masih ada di provinsi dan belum turun.
Menurutnya, setelah difasilitasi Provinsi Gubernur, pihaknya akan segera menindak lanjuti juga di 2026 ini.
"Sehingga, atas komitmen bersama yang sudah digodok oleh teman-teman Bappeda DPRD Kota Madiun dengan tim dari eksekutif, akhirnya di 2026 kita harus segera tancap gas menyelesaikan apa yang menjadi tupoksi kita yaitu pembentukan pendataan daerah sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan di rapat paripurna," ungkapnya.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa urgensi dari ketiga usulan raperda tersebut untuk memberikan kepastian yang salah satu kaitannya dengan urusan pendidikan.
"Harapannya, setelah ada payung hukumnya teman-teman tidak akan ragu untuk menjalankan apa tugas dan fungsi yang sudah ada di Perda," tandasnya.
Sementara itu, Wali Kota Madiun, Maidi mengatakan bahwa yang sudah di setujui Provinsi Jawa Timur, sudah diparipurnakan sebagai pedoman untuk tancap gas pada pembangunan.
"Prioritas yang keluar dan sudah disetujui itu semuanya penting. Makanya, nanti semuanya akan untuk dipedomani," katanya.
