Seminar Nasional dan Pengukuhan DPP PAPDESI Bupati Madiun; Harap KDKMP dan MBG Mampu jadi Sarana Pemberdayaan Masyarakat
 |
| Acara Pengukuhan Kepengurusan DPP PAPDESI (foto ist) |
Madiun, Berita-1.id- Bertempat di Pendopo Ronggo Djumeno, Caruban telah terselenggara kegiatan Seminar Nasional dengan Tema Peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dalam Meningkatkan Perekonomian Desa dan Pengentasan Kemiskinan sekaligus Pengukuhan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP PAPDESI). Dihadiri oleh Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan RI, Budiman Sujatmiko, Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal RI, Yandri Susanto (via zoom), Ketua Umum DPP Papdesi, Bupati dan Wakil Bupati Madiun, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, serta tamu undangan lainnya. Kamis, (13/8/2026).
Dalam kesempatan ini, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan selamat datang kepada seluruh tamu undangan, yang merupakan suatu kehormatan bagi Kabupaten Madiun dapat menjadi tempat terselenggaranya kegiatan strategis tersebut. Sekaligus menjadi ruang untuk bertukar gagasan mengenai peran KDKMP dan Program MBG dalam memperkuat perekonomian desa dan mengentaskan kemiskinan.
Menurutnya, dalam mendukung pelaksanaan KDKMP ini, ada beberapa hal yang telah dilakukan. Salah satunya dengan memfasilitasi persiapan dan indentifikasi lahan.
"Selain itu, mengeluarkan lokasi KDKMP dalam permohonan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, memfasilitasi proses perijinan Operasional KDKMP, membantu pemerintah desa dalam pembiayaan tanah urug lahan, serta memfasilitasi proses tukar menukar TKD dan pengadaan TKD bagi desa yang tidak memiliki TKD", paparnya.
Lebih lanjut, Bupati juga menyampaikan bahwa pembangunan gedung KDKMP di Kabupaten Madiun, sejumlah 185 desa menggunakan lahan Tanah Kas Desa (TKD), sejumlah 12 desa/kelurahan menggunakan lahan milik pemda, sejumlah 9 desa menggunakan lahan perhutani, 2 desa tidak memiliki TKD, serta 1 desa melakukan tukar menukar TKD.
"Progres pembangunan KDKMP di Kabupaten Madiun telah dinyatakan selesai 100 persen, sejumlah 104 desa/kelurahan tahapan, 97 desa belum selesai dibangun, dan 5 desa menunggu izin perhutani. Untuk sarana dan prasarana yang telah diterima KDKMP, diantaranya 102 unit truk, 86 unit rak gondala, 400 unit AC, mebel untuk 72 gerai, 204 unit kendaraan roda tiga, dan 80 unit kendaraan pik up, serta beberapa fasilitas lainnya", jelas Bupati.
Sementara itu, operasional SPPG di Kabupaten Madiun sejumlah 56, yang masih tahap persiapan terdapat 3 SPPG, dengan jumlah relawan 2.612 serta 158.841 penerima manfaat. Dengan harapan KDKMP dan MBG tersebut, nantinya tidak hanya menjadi sebuah lembaga ekonomi. Tetapi juga mampu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang usaha, serta mendorong tumbuhnya potensi ekonomi yang ada di desa.
Di kesempatan yang sama, saat ditemui awak media, Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan RI, Budiman Sujatmiko mengatakan bahwa DPP PAPDESI merupakan organisasi profesi bagi kepala desa dan perangkat desa di Indonesia, dipimpin oleh Wargiyati sebagai Ketua Umum untuk masa bakti 2026–2031. Program tersebut merupakan program dari pemerintah yang dimanfaatkan dan dilanjutkan oleh rakyat untuk rakyat.
Dalam hal ini, dirinya juga menyinggung terkait program MBG yang selama ini banyak mendapatkan kritik, padahal tujuan utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini baik, yaitu mengatasi masalah gizi buruk dan menurunkan angka stunting di Indonesia melalui penyediaan makanan sehat bagi anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Selain itu dapat menggerakkan ekonomi lokal, dengan Melibatkan UMKM, petani, peternak, dan nelayan setempat sebagai penyedia rantai pasok bahan pangan. Menurutnya, untuk suplai beras, telur, sayur dan bahan-bahan yang digunakan harus sesuai standar.
"Untuk suplai beras, untuk MBG tidak bisa kualitas biasa. Sayur, gak bisa kualitas biasa juga, bahkan telur. Harus ada standar produk", ungkapnya.
Maka, dengan adanya pengukuhan kepengurusan Papdesi yang baru ini, dapat mendidik masyarakat desa yang tadinya agraris menjadi masyarakat desa industrialisasi.
