Madiun Berita-1.id.Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun dalam rangka penyampaian jawaban Pj.Bupati Madiun terhadap APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2025.Penyampaian nota penjelasan Pj.Bupati Madiun terhadap Raperda Non APBN Kabupaten Madiun tahun Anggaran 2025.Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Mujono.
Memperhatikan pertanyaan, saran dan himbauan dari Fraksi Golkar dan Fraksi Partai Gerindra Nurani Rakyat Pj.Bupati Madiun Tontro Pahlawanto menjelaskan;
Penurunan Dana Desa sebesar 977.778.000 disebabkan adanya perubahan pada komponen alokasi dasar dan alokasi formula yang dijadikan rumusan penghitungan pagu Dana Desa (DD).
Penurunan Dana Insentif Fiskal.Pagu insentif fiskal pada APBN tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 2 Triliun dibandingkan pagi tahun 2024, sehingga berdampak pada penurunan pagi insentif fiskal terhadap kabupaten.Jawaban ini sekaligus menjawab saran dan pertanyaan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Peningkatan Belanja Modal.Pemkab Madiun terus berupaya meningkatkan anggaran belanja modal khususnya belanja infrastruktur untuk pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan amanat regulasi.Jawaban ini menjawab saran dan pertanyaan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Jembatan Desa Klumutan Kecamatan Saradan.Pemkab Madiun telah menyusun DED jembatan Klumutan pada tahun 2022 dan telah diasistensikan ke balai besar jalan nasional Jatim-Bali dengan perkiraan anggaran 11.520.635.000 yang penanganan rehabilitasi/rekontruksi menunggu informasi dari BBJN dan BNPB.
Tanah untuk pembangunan Polres Madiun.Saran untuk pembangunan Polres Madiun diperhatikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.
Kelanjutan program KPBU.Titik fokus KPBU berada pada titik jalan nasional dan jalan Kabupaten berdasarkan hasil kajian studi kelayakan proyek KPBU APJ membutuhkan 9.900 titik APJ.adapun yang telah dibangun sejumlah 2.441 APJ, kekurangan tersebut dipenuhi melalui pemindahan APJ eksisting dan pengadaan APJ baru yang dilakukan secara bertahap.
Subsidi pupuk.Saran terkait penganggaran alokasi pupuk bersubsidi diperhatikan dan ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundangan-undangan.
Penonaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS PBI). Penonaktifan data kepesertaan PBID telah mendasari hasil verifikasi dan validasi karena terdapat data PBID yang tidak tepat sasaran.Jawaban ini menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Hak-Hak karyawan pabrik Karyawan PT.Mitra Budi Santosa.Pemkab Madiun melakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap eks karyawan melalui kuasa Serikat Buruh dan Pengadilan Negeri Surabaya , serta telah memperjuangkan karyawan eks PT.Karya Mitra Budi Sentosa bekerja di PT.Sintec Indonesia.
Belanja Infrastruktur di desa yang bersumber dari dana bantuan keuangan.Tentang BKK yang bersumber dari APBD kepada pemerintah desa untuk pengelolaan nya harus transparan.Jawaban ini menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Nasdem.
Netralitas ASN.Telah di terbitkan 3 surat edaran yang mengatur netralitas ASN serta telah dilakukan sosialisasi kepada semua pimpinan perangkat daerah dan jajarannya untuk bersikap netral sebelum,selama dan sesudah masa kampanye.Jawaban ini menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera.
Menjawab pertanyaan dari Fraksi PDI Perjuangan, Pj.Bupati Madiun menjelaskan;Sinkronisasi RAPBD tahun anggaran 2025 dengan prioritas nasional.Penyusunan RAPBD tahun 2025 telah diselenggarakan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap program prioritas untuk memenuhi SPM pelayanan dasar masyarakat.
Permasalahan di bidang pertanian dan peternakan.Pemkab Madiun akan mengefektifkan dan meningkatkan kinerja petugas penyuluh lapangan pertanian dan mantri ternak untuk menangani permasalahan dibidang pertanian dan peternakan.Selanjutnya untuk ketersediaan pupuk akan disesuaikan musim tanam serta menjamin perlindungan kepada pelaku pengembangan pupuk organik.
Inovasi dan strategi peningkatan PAD.Pemkab Madiun telah melakukan langkah-langkah antara lain:
a.Pemutakhiran data PBB untuk desa/kelurahan yang berada di 5 wilayah kecamatan.
b.Penilaian individu untuk obyek PBB tertentu.
c.Penyusunan regulasi /peraturan Bupati tentang tatacara pemungutan pajak.
d.Verifikasi lapangan atas pengajuan BPHTB.
e.Elektronifikasi pengelolaan PBB.
Lebih lanjut Pj.Bupati Madiun menjawab himbauan dan saran dari Fraksi Kebangkitan Bangsa sebagai berikut:Rincian Pendapatan Asli Daerah(PAD)terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah , hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah . Adapun penerimaan PAD berasal dari pendapatan BLUD RSUD dan Puskesmas sebesar 211.483.559.508.
Pj. Bupati Madiun telah menyampaikan jawaban dari pertanyaan tujuh fraksi secara rinci dan jelas yang disampaikan pada Rapat Paripurna hari ini Rabu 13/11/2024.(red/ti)
Posting Komentar