Miris! Efisiensi Anggaran, Memaksa Jurnalis Daerah Memilih Antara Membeli Beras atau Membeli Kuota Data untuk Mengirim Berita

Perjuangan Jeje dan AW kelelahan saat  melaksanakan tugas peliputan

Madiun, Berita-1.id--Di bawah terik matahari siang, Jeje (bukan nama sebenarnya), seorang kontributor media daring di salah satu kabupaten Madiun, memacu sepeda motornya yang mulai reot. Pasalnya,  efisiensi anggaran di kantor pusat seakan menjadi tamparan langsung di wajah jurnalis daerah, memaksa mereka memilih antara membeli beras atau membeli kuota data untuk mengirim berita. 

Pers di daerah dihimpit krisis ekonomi media, sementara perlindungan dari perusahaan minim di tengah derasnya arus informasi dan melimpahnya materi pemberitaan.

"Realitas tak seindah idealisme profesi. Anggaran publikasi yang semakin terbatas berdampak langsung pada kesejahteraan insan pers, terutama mereka yang menggantungkan penghasilan dari kerja sama publikasi," ujar Jeje saat menyampaikan keluhannya. Jumat (13/2/2026)

Apalagi menjelang bulan Ramadhan, situasi ini terasa semakin berat. Kebutuhan hidup meningkat, sementara peluang kerja sama belum juga datang. Dua jurnalis di daerah mengaku hingga awal pekan ini belum mendapatkan satu pun kontrak kerja sama publikasi, meski aktivitas peliputan tetap berjalan seperti biasa.

"Materi berita melimpah, agenda kegiatan padat, namun ruang akomodasi dan dukungan anggaran belum sebanding. Kondisi ini bukan sekadar soal bisnis media, tetapi menyentuh sisi kemanusiaan profesi, tentang dapur yang harus tetap mengepul, keluarga yang menunggu nafkah, dan idealisme yang terus diuji keadaan," kata Jeje.

Mereka adalah korban dari kebijakan penghematan yang menggerus sendi-sendi redaksi lokal. Narasi yang digaungkan adalah 'adaptasi', namun faktanya, jurnalis di daerah kini harus menelan pil pahit. Saat anggaran media dipangkas, suara-suara dari daerah pun perlahan meredup, menciptakan situasi 'gelap' bagi kebenaran di tengah pemotongan anggaran nasional.

Mereka dituntut untuk tetap kritis mengawal kebijakan pemerintah daerah, namun perut mereka sendiri dibiarkan keroncongan. Di tengah minimnya perlindungan negara dan perusahaan, jurnalis daerah kerap terjebak dalam dilema antara integritas dan tuntutan perut.

Di tengah keterbatasan tersebut, para jurnalis tetap berupaya menjalankan fungsi kontrol sosial dan penyampai informasi publik. Namun realitas ini menjadi pengingat bahwa ekosistem media yang sehat memerlukan dukungan yang proporsional, transparan, dan berkeadilan agar kesejahteraan jurnalis tidak semakin terpinggirkan."(jnd)