Perumda Tirta Dharma Purabaya Dinilai Abaikan Hak-hak Media
 |
| Kantor Perumda Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun (foto istimewa) |
Madiun, Berita-1.id- Perumda Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun dituding melakukan praktik tidak sehat dalam menjalin kemitraan dengan media massa. Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa pihak manajemen sering kali meminta media untuk menayangkan berita atau liputan khusus terkait program perusahaan. Namun, antusiasme manajemen dalam meminta publikasi tidak sebanding dengan komitmen pembayaran. Kondisi ini memicu dugaan adanya salah urus anggaran atau bahkan defisit keuangan tersembunyi di tubuh BUMD tersebut, mengingat anggaran publikasi seharusnya sudah masuk dalam plot anggaran tahunan.
Hal ini dialami oleh beberapa media yang telah menyayangkan iklan Hari Raya Idul Fitri 1447H, namun pada akhirnya pihak Perumda Tirta Dharma Purabaya sampai detik ini tidak bisa membayar kewajibannya dengan alasan tidak di acc pimpinan. Parahnya lagi Humas Perumda mengalihkan peliputan di kegiatan lainnya seperti Bahana Bersahaja. Tapi apa yang diterima media sangat mengecewakan dengan alasan yang sama pimpinan tidak acc.
"Saya selaku media merasa di permainkan oleh Pihak Perumda Tirta Dharma Purabaya. Waktu bulan puasa kemarin sudah acc penanyangan iklan, tapi pihak Humas menghubungi saya iklan tidak di acc, Lalu pihak Humas mengalihkan untuk peliputan Bahana Bersahaja, akhirnya saya dan temen saya dari media elektronik meliput kegiatan tersebut, narasi sudah kami buat dan sudah kami sektorkan. Tapi lagi-lagi kami kecewa atas jawaban pihak Humas tidak acc," hal ini disampaikan oleh salah satu media yang publikasi/iklan tidak di bayar oleh Perumda Tirta Dharma Purabaya.
Ambisi jajaran direksi Perumda Tirta Dharma Purabaya untuk terlihat aktif di media massa tampaknya tidak modal alias gratisan. Meski secara aktif meminta awak media meliput setiap kegiatan perusahaan, hak-hak kemitraan media justru terabaikan. Tindakan ini mencoreng citra Pemerintah Kabupaten Madiun selaku pemilik BUMD. Jika terus dibiarkan, kredibilitas Perumda akan hancur di mata mitra kerja, dan transparansi anggaran mereka patut diaudit ulang oleh pihak berwenang.
Sikap abai manajemen Perumda Tirta Dharma Purabaya ini dikhawatirkan akan merusak sinergitas yang telah dibangun bertahun-tahun.
"Ini bukan sekadar masalah nominal, melainkan bentuk ketidakhormatan terhadap profesi jurnalis. Kami dituntut profesional dalam menyajikan informasi positif bagi perusahaan, namun mereka tidak profesional dalam menyelesaikan hak kami," ujarnya dengan nada kecewa. Kamis (16/4/2026)
Sampai berita ini di turunkan pihak Perumda Tirta Dharma Purabaya belum memberikan keterangannya.
